Menkominfo Tanggapi Dugaan Serangan Hacker China
Menkominfo Tanggapi Dugaan Serangan Hacker China
INDOHOKI789– Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate merespons dugaan 10 kementerian dan lembaga di Indonesia dibobol hacker China.
Johnny menjelaskan hal yang berkaitan dengan serangan siber ditangani langsung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke badan siber. Kominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksi Kominfo,” ujar Johnny kepada detikINET, Minggu (12/9/2021).
Info seperti itu perlu dicheck terlebih dahulu dan ada code of conduct dan prosedur yang perlu diperhatikan,” ucapnya menjelaskan.
Diberitakan sebelumnya, kelompok hacker China yang disebut Mustang Panda diduga membobol minimal 10 kementerian dan lembaga di Indonesia. Dugaan ini diberitakan The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, ini adalah divisi riset ancaman siber milik Recorded Future.
Mustang Panda adalah kelompok hacker dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan bahwa pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.
Penembusan oleh hacker China ini diduga sudah terjadi sejak bulan Maret 2021. Titik masuk dan metode malware mereka masih belum jelas.
Insikt Group disebutkan sudah memberi tahu pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021. Namun menurut mereka, pihak pemerintah Indonesia saat itu belum memberikan tanggapan.
Badan Intelijen Negara (BIN) diklaim Insikt juga ikut dibobol. The Record mengatakan meminta konfirmasi pada Juli dan Agustus namun tidak ditanggapi.
Sumber The Record mengatakan bulan Agustus itu, pemerintah Indonesia mencari dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Namun beberapa hari kemudian, Insikt mengatakan pihak di jaringan pemerintah Indonesia masih terhubung dengan server malware hacker China, Mustang Panda.
The Record mengaitkan spionase siber ini dengan kebijakan luar negeri China yaitu Belt and Road Initiative. Ini adalah langkah kerja sama ekonomi global China. Negara yang diajak dalam kerja sama Belt and Road Initiative ini menurut The Record menjadi target untuk spionase siber.
